Selasa, 21 Oktober 2014
Home Serba Serbi Database Somasi PLN NTT Meminta Tanggung Jawab PLN
Somasi PLN NTT Meminta Tanggung Jawab PLN PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 02 Juni 2009 09:30
Kupang, Tambangnews.com.- Solidaritas Masyarakat Sipil Peduli Listrik Negara ( Somasi PLB ) meminta tanggung jawab PLN atas pelayanan yang semakin buruk. Somasi PLN mencatat aliran listrik di wilayah kota Kupang lebih banyak matinya dibandingkan hdiupnya.

" Sebagai bentuk keprihatinan terhadap persoalan pemadaman listrik dan tidak maksimalnya pelayanan PLN terhadap konsumen dikota kupang dan NTT umumnya maka Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Peduli Listrik Negara (SOMASI PLN) sebagai jaringan solidaritas dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), organisasi kemahasiswaan, lembaga Keumatan Pemuda dan lembaga Sosial swadaya masyarakat serta pegiat masyarakat sipil dikota kupang yang juga mengalami dampak langsung dan peduli terhadap Listrik untuk kesejahteraan rakyat." Jelas Somasi PLN dalam siaran persnya yang diterima redaksi.

Somasi PLN NTT yang terdidri dari BP Pemuda GMIT Sinode, GMKI Kupang, GMNI Kupang, PMKRI Kupang, HMI Cabang Kupang, PIAR NTT, PIKUL, Rumah Perempuan, PMPB, Yayasan Cemara, CIS Timor, BEM UNIKA, BLM UNDANA, BEM STIM Kupang, BEM FAPET UNDANA, BEM FKIP PGRI, BLM FKIP UNDANA, We Can region NTT, KoAR, BENGKEL APPEK, FKPGK NTT, FORMASI NTT, FSFM TTS, GMA TTS, JAGAT Timor & Rote, JARPUK Kota Kupang, Forum Akademia NTT, Forum Karya AMPERA, IKMABAN TTS, IMATTU, Pusat Studi perubahan Sosial dan politik Lokal UNDANA  menyampaikan pokok pikiran dan pernyataan sikap sebagai:
berikut:

1. Listrik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dewasa ini. Tak hanya perkantoran, kampus, sekolah, Rumah sakit dan bisnis jasa tetapi sebagian besar fasilitas public hingga usaha ekonomi kecil dan konsumen rumah tangga bergantung sepenuhnya pada akses listrik dari PLN. Pemadaman bergilir dan pemadaman spontan yang terus terjadi hampir 2 (dua) tahun terakhir membawa dampak yang besar pada banyak sector kehidupan masyarakat. Keresahan dan kecurigaan masyarakat semakin meluas dan tak terpuaskan, kami sungguh kuatir hal ini pada gilirannya dapat memicu protes public serius dan bersifat massal serta memiliki dampak yang destruktif dan merugikan, yakni Amuk Massa. Kebutuhan untuk menuntaskan masalah ini bersifat KRUSIAL, SEGERA dan MENDESAK.

Akar utama dari persoalan ketenagalistrikan di kota Kupang dan sekitarnya adalah rendahnya kinerja dan profesionalisme PLN cabang Kupang atau PLN NTT terhadap masyarakat pelanggan.
Dalam analisis kami terhadap pemenuhan standar Mutu Pelayanan yang diatur dalam KEP. DIRJEN LPE NO.114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN dan sejumlah laporan pelanggan yang masuk. Kami mendapati sejumlah catatan serius
yang patut dicermati sebagai berikut:

a) Perencanaan PLN yang kurang matang dalam hal peremajaan mesin/pembangkit dan keamanan jaringan listrik. Hal-hal sepele seperti tikus, kelelawar dipublikasikan luas dimedia sebagai penyebab kerusakan mesin pembangkit dan lain sebagainya.

b) Sangat sering terjadi pemadaman tak terencana dan mengganggu aktifitas publik.

c) Banyak keluhan konsumen dalam hal pencatatan meter dan pembayaran rekening.

d) Adanya usaha untuk melakukan pemasangan baru dengan daya Besar (>1300 watt) padahal proses Pemadaman listrik diakui terjadi karena tidak cukup kapasitas daya listrik dari pembangkit yang ada. Kami mengerti PLN adalah perusahan yang berorientasi profit tetapi jangan pernah lupakan bahwa PLN sebagai Perusahan milik Negara tetap punya tanggung jawab layanan kepada public (public service obligation).

e) PLN relative lamban dalam menanggapi persoalan teknis yang timbul yang dikeluhkan konsumen.

f) Aturan yang hanya menguntungkan PLN tapi merugikan konsumen. Jika konsumen terlambat bayar akan didenda dan terancam dicabut meterannya sebaliknya jika PLN memberi pelayanan yang buruk kepada pelanggan tidak ada sanksinya.

g) PLN Tidak membuat standar kualitas untuk instalasi listrik.

h) Sistem internal PLN yang diindikasikan menyuburkan pencaloan dan terkesan ‘pilih kasih’ dalam proses pemasangan baru.

i) PLN belum cukup menerapkan program pemberdayaan konsumen listrik sehingga menjadi konsumen cerdas dan bertanggungjawab.

j) Ditengarai adanya indikasi korupsi terkait pengadaan material persiapan MFO-nisasi mesin Mac 80453AK SN: 2681 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (persero) wilayah NTT cabang Kupang pada tahun 2007. Yang diduga berdampak terhadap proses berlarut pemadaman listrik hingga saat ini.



3. Terhadap realitas persoalan diatas, kami mendesak para pihak terkait untuk melakukan Hal-hal sebagai berikut:
a. PLN cabang Kupang dan PLN NTT perlu menjelaskan apa sebenarnya persoalan yang terjadi dengan PLN dan kinerjanya selama ini kepada public. Secara jujur, transparan dan tanpa ditutupi. Tidak cukup hanya dengan alasan klasik: pemeliharaan mesin tua, kekurangan daya listrik, penghematan beban puncak dan lain sebagainya.
b. Mendesak PT. PLN (Persero) Wilayah NTT agar menuntaskan persoalan pemadaman listrik di Kota Kupang dan sekitarnya selambat-lambatnya sebelum berlangsungnya momentum pemilihan Presiden pada 9 july 2009. Hal ini sangat penting sebab dikuatirkan ‘ketidakmampuan PLN’ menangani persoalan yang Krusial ini bisa menjadi penyebab Utama yang menghambat pelaksanaan PILPRES di NTT, baik secara teknis maupun karena rasa keadilan public yang terluka dan kehilangan kesabarannya.
c. Mendesak PLN untuk mempertimbangkan adanya adjustment atau penyesuaian harga atas tarif listrik (misalnya: penurunan harga per Kwh atau konsumen tidak perlu membayar biaya beban atau abonemen) karena PLN telah gagal memberikan pelayanan maksimal terhadap Pelanggan. Pilihan lainnya adalah PLN mengkompensasi
pelanggan dengan peralatan yang dapat membantu mengurangi beban puncak pembangkit tersedia (misalnya Battere, Hibryd solar Panel, dan lain sebagainya).
d. Tanpa basa basi, PLN cabang Kupang dan PLN NTT harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki kinerja dan akuntabilitasnya pelayanannya terhadap masyarakat
pelanggan. Jika ternyata persoalan terus berlanjut dan tidak diatasi maka ada Hak dari masyarakat sipil pengguna listrik untuk melakukan ‘pembangkangan sipil atau Civil Disobedience dengan tidak membayar rekening listrik.
e. Meminta Penyelidikan polisi, Jaksa atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan indikasi Korupsi dalam proses pengadaan mesin di PT. PLN (persero) wilayah NTT Cabang kupang pada tahun 2007.
f. Dengan fasilitasi DPRD NTT, meminta proses audit BPK Perwakilan NTT terhadap keuangan PT. PLN (persero) Wilayah NTT selama 5 tahun terakhir.


4. Kami melihat dengan seksama bahwa persoalan krusial yang kompleks ini, sangat sulit dipecahkan tanpa partisipasi langsung dan konkrit dari pemerintah daerah sebagai bukti komitmen Pemerintah terhadap amanat penderitaan rakyat, baik Pemerintah dan DPRD Kota dan kabupaten Kupang dan Khususnya Pemda dan DPRD Propinsi NTT. Karena itu kami menyampaikan seruan dan himbauan sebagai berikut:

a) Untuk JANGKA PENDEK yang sifatnya mendesak: Pemerintah Kota dan kabupaten Kupang serta Pemda propinsi NTT serta DPRD terkait, perlu segera duduk bersama dan menjajaki bersama PLN. Adanya dukungan Dana , mekanisme, kebijakan dan kesepakatan (MoU) untuk pengadaan Mesin Pembangkit listrik baru. Apakah dengan sistem penyertaan modal investasi dan ‘negosiasi’ lainnya yang relevan (misalnya dengan pemanfaatan dana SILPA?). Kesungguhan dan ketegasan Pemda untuk terlbat dalam hal ini, sangat ditunggu dan menjadi idaman serta doa seluruh warga. Ini bukti komitmen kuat terhadap perlindungan rakyat.
b) Dalam JANGKA MENENGAH yang penting: Pemda Propinsi NTT perlu mengawal secara tegas dan menjelaskan kepada public terkait pembangunan PLTU Bolok yang digambarkan dimedia sebagai scenario jalan keluar terhadap ‘kisruh’ pemadaman listrik selama ini.

c) Untuk JANGKA PANJANG yang menentukan. Sudah saatnya PEMDA dan DPRD turun tangan dan memasukan URUSAN ENERGI sebagai bagian dalam perencanaan pembangunan
daerah. Secara khusus hal ini juga selaras dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pasal 5 (ayat 1) tentang Rencana umum ketenagalistrikan daerah.

5. Kami juga mengajak dan menghimbau masyarakat sipil pengguna listrik di kota kupang dan dimana saja berada di NTT: untuk melakukan pengawalan secara TEGAS namun SIMPATIK terhadap kinerja dan pelayanan PLN disekitar anda serta menjadi pengguna listrik yang cerdas, yang Menuntut HAK tetapi juga melaksanakan
KEWAJIBAN. Salam Perjuangan.



SOMASI PLN


(Solidaritas Masyarakat Sipil Peduli Listrik Negara)

Sekretariat Jaringan: GMKI Cabang Kupang Jl. Durian No. 4b, Naikoten 1, Kupang Nusa
Tenggara Timur, Telp (0380) 8053080, HP: 085239162194. E_mail: Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat 21 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM 16 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM 16 Oktober 2014, 06.22 Administrator Utama
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM
Pertamina Operasikan SPBT Vi-Gas di Mabes TNI Cilangkap 14 Oktober 2014, 14.24 Administrator Utama
Pertamina Operasikan SPBT Vi-Gas di Mabes TNI Cilangkap