Selasa, 29 Juli 2014
Home Serba Serbi Database Kajian Yuridis Terhadap Perda KSB Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Komisi Kegiatan Pertambangan

Daerah

 
Kajian Yuridis Terhadap Perda KSB Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Komisi Kegiatan Pertambangan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 22 Februari 2011 09:07

HASIL DISKUSI  : YANG DISELENGGARAKAN OLEH LABORAORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNRAM HARI INI SABTU 21 FEBRUARI 2011 PK.09.00-12.00

 

 

NARASUMBER :

1.    H. SOFWAN, SH.M.Hum (DOSEN Teknik Perundang-undangan FH UNRAM)

2.    MINOLLAH, SH.MH (Dosen Hukum Perpajakan FH UNRAM)

 

MODERATOR : Dr. Lalu Wira Pria

Perserta diskusi : 20 orang

 

TEMA :

Kajian Yuridis Terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Komisi Kegiatan Pertambangan

 

 

A.     PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui asas desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam anti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur smug urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang ini. Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteran rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Secara organik, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai dasar kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusannya. Peraturan daerah yang dibentuk dapat berupa peraturan daerah tentang; pajak daerah, retribusi daerah, dan pengaturan tentang pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Khusus peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan yang memberikan beban kepada masyarakat dapat berbentuk; peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pembentukan peraturan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah ini ditetapkan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undang yang berlaku antara lain; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pernerintah Daerah, clan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak clan Retribusi Daerah, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara substansial dijadikan sebagai dasar hukum clan acuan normatif pembentukannya.

 

B.     Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

 

Sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi (otonomi daerah), maka daerah dapat membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan secara kemitraan antara Kepala Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa mated muatan peraturan daerah adalah seluruh mated muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah clan tugas pembantuan, clan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian ketentuan Pasal 14 mengatur bahwa mated muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang clan peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah harus didasarkan kepada adanya kewenangan lembaga ( peraturan yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada lembaga untuk membentuk peraturan daerah), clan adanya dasar hukum yang memuat tentang kewenangan substansial pengaturan mated muatan peraturan daerah, baik peraturan yang mendelegasikan pembentukannya, maupun peraturan yang secara substansial memberikan kewenangan pengaturan mated rnuatannya dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dapat dikategorikan atas beberapa jenis yaitu; peraturan daerah tentang pajak daerah, peraturan daerah tentang retribusi, clan peraturan daerah tentang pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan clan kemasyarakatan.

Untuk pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah clan retribusi daerah ( dalam bentuk pungutan yang membebani masyarakat), maka telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undang­undangan yang secara specialis berlaku clan diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah clan retribusi daerah, yaitu:

 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Pasal 158 diatur tentang hal ini, yaitu:

(1)        Pajak Daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang­Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

(2)                              Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

Kemudian di dalam Pasal 136 diatur tentang persyaratan pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

(1)        Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

(2)              Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3)        Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing­masing daerah

(4)              Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)                              Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah antara lain merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

Di dalam upaya peningkatan Pendapatan Ash Daerah diatur tentang larangan bagi Daerah, yaitu:

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) diatur tentang jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral bukan Logam da Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan; clan k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah clan Bangunan

 

Sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (3):

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

Untuk jenis retribusi yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota diatur di dalam Pasal 110 yaitu Retribusi Jasa Umum ( 14 jenis retribusi). Retribusi Jasa Usaha diatur di dalam Pasal 127 (11 jenis retribusi). Retribusi Perizinan Tertentu diatur di dalam Pasal 141 ( 5 jenis retribusi).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengandung prinsip "closed fist" (daftar tertutup), dalam arti bahwa yang dapat dijadikan obyek pungutan pajak daerah clan retribusi daerah termasuk pungutan lainnya adalah hanya yang diatur di dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di dalam peraturan­peraturan tersebut, maka daerah kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum clan kewenangan untuk melakukan pungutan selain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

 

C.                 KAJIAN YURIDIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KOMIS KEGIATAN PERTAMBANGAN.

 

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat I Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan dapat dikemukakan kajian yuridis sebagai berikut:

(1)              Peraturan Daerah tersebut tidak jelas dasar yuridis pembentukannya, karena pembentukan suatu peraturan daerah tidak hanya berdasarkan pertimbangan filosofis dan sosiologis, tetapi harus ada pertimbangan yuridis yaitu didasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tidak tepat karena undang-undang ini bukan mengatur tentang pungutan, tetapi mengatur tentang pengadministrasian keuangan negara dan daerah. Demikian juga dengan digunakannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga tidak tepat, karena undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukan mengatur tentang pungutan yang harus dilakukan oleh daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah KSB tentang Komisi Kegiatan Pertambangan tidak memiliki dasar hukum pembentukannya.

(2)              Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan peraturan yang berdasarkan asas "lex speciacis derogat legi generali" yang mengatur tentang pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga pungutan dalam bentuk komisi dan bentuk apapun yang dilakukan oleh daerah tidak dibenarkan sepanjang tidak diatur di dalam Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Undang-Undang tersebut menganut"Closed list'.

Larangan melakukan pungutan selain yang diatur di dalam Undang-Undang ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (3).

Dengan demikian, maka pungutan komisi kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di dalam Perda KSB Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pungutan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(3)              Selain itu, upaya daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menetapkan larangan bagi daerah dalam meningkatkan PAD dengan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

 

D. REKOMENDASI.

Berdasarkan hasil kajian yuridis tersebut, maka melalui tulisan singkat ini disampaikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mencabut Peraturan Daerah Kabupaen Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, melakukan pungutan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan pendapatan dengan ekonomi biaya tinggi. Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus segera dicabut.

 

Downlod :

Hasil Diskusi

Absensi

 

 

SocialTwist Tell-a-Friend
LAST_UPDATED2
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar