Menurut Zainudin, persoalan yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran BBM PSO (Bersubsidi) cukup banyak. Karena itu Komisi VII berpendapat, hal itu masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

“Kami minta Kepala BPH  agar melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam pendistribusian BBM bersubsidi serta langkah penyelesaiannya,” kata Zainudin Amali

Selain itu, Komisi VII juga akan segera mengagendakan kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, dan Ketua Umum Hiswana Migas serta Kepala BPH Migas

            Sementara itu, Anggota Komisi VII Heriyanto (Fraksi PD), mempertanyakan sistem pengawasan BPH Migas kepada PT. PETRONAS Niaga Indonesia sebagai perusahaan yang telah ditunjuk menjadi pendamping dalam penyaluran atau pendistribusian BBM bersubsidi

            “Bagaimana BPH Migas mengawasi kegiatan pendistribusian BBM bersubsidi, mengingat Petronas juga mempunyai kesibukan lain dengan usaha milik mereka sendiri,” tanya Heriyanto

            Dirinya mengkhawatirkan, bila nanti terjadi kelangkaan, Petronas akan memaksa masyarakat untuk membeli produk Petronas, dengan dalil mereka siap dengan produk mereka

            “Kita tahu, bahwa tempat atau penjualan Petronas sepi, apa ini tidak dijadikan masalah bila nanti terjadi kelangkaan, mereka memaksa supaya masyarakat petronas karena mereka yang siap, stoknya ada,” tukasnya

            Pada kesempatan itu, Heriyanto juga mempertanyakan bentuk pengawasan yang baik supaya tidak terjadi penyimpangan BBM bersubsidi, mengingat pihak penyaluran atau yang mendistribusikan BBM bersubsidi dan non subsidi adalah perusahaan yang sama. “Apa tidak lebih baik dipisahkan,” tanyanya. (DPR/sw)foto:warni/parle/DS

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.