Selasa, 02 September 2014
Home Berita Utama KNLH Anugerahkan Piagam Raksaniyata 2009

Daerah

 
KNLH Anugerahkan Piagam Raksaniyata 2009 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 23 November 2009 12:20
Jakarta, Tambangnews.com.- Seiring upaya global mengantisipasi perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk berupaya dalam kerangka adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, salah satunya melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Program MIH merupakan satu instrumen evaluasi terhadap pemerintah kabupaten akan pelaksanaan penaatan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hillman menjelaskan Pada Tahun 2009 ini program MIH diikuti 179 kabupaten dan jumlah itu meningkat dari 120 kabupaten pada tahun 2006. Dari hasil evaluasi ditetapkan 95 kabupaten yang memenuhi kriteria dan setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Dewan Pertimbangan Penilaian MIH yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dengan anggota dari unsur pemerhati lingkungan, pakar/Perguruan Tinggi, LSM dan media, ditetapkan 6 kabupaten penerima penghargaan Trophy Raksaniyata 2009 dan 5 kabupaten penerima Piagam Raksaniyata 2009. Parameter dan kriteria penilaian dalam program ini adalah: Tutupan vegetasi berhutan, Kesesuaian fungsi kawasan, Keanekaragaman hayati, Daerah penyangga (kawasan hutan konservasi), Peran serta masyarakat, Manajemen Pemerintah Kabupaten serta Penambahan tutupan vegetasi.

Penerima Trophy Raksaniyata 2009 adalah: Kabupaten Fak Fak, Irian Jaya Barat; Kabupaten Sarolangun, Jambi; Kabupaten Seram, Bagian Barat, Maluku; Kabupaten Buleleng, Bali; Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; dan Kabupaten Maluku Tangah, Maluku. Trophy Raksaniyata tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI bertepatan dengan Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2009 tanggal 3 Nopember 2009. Hari ini, bertempat di Hotel Borobudur, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi SH. MS. menyerahkan Piagam Raksaniyata 2009 kepada Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur; Kabupaten Jombang, Jawa Timur; Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. papar Nelly

Pelaksanaan Program MIH ini didasarkan berbagai pertimbangan terhadap kualitas lingkungan hidup saat ini, dimana diketahui laju degradasi hutan yang masih tinggi, (1,08 juta ha per tahun pada kurun waktu 2000-2005), lahan kritis yang mencapai 77,8 juta ha, kerusakan hutan mangrove yang mencapai luasan 5,3 ) juta ha (atau 57,6% dari luas hutan mangrove 9,2 juta ha), ancaman terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah DAS kritis, serta timbulnya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain dimana semua kejadian bencana tersebut diperparah dengan terjadinya perubahan iklim. Saat ini, Indonesia juga masih terdapat lebih dari 90 juta hektar tutupan berhutan (atau sekitar 49% dari luas daratan). Namun penyebarannya tidak proposional, sehingga terdapat pulau yang tutupan hutannya kurang, sehingga daya dukungnya rendah. Pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan, yakni Jawa (9,8%) dan NTT (17,50/o). Pulau yang hanya terdapat tutupan hutan sekitar 30%, yakni Bali (30,9%) dan Sumatera (32%). Sedangkan pulau lainnya, masih terdapat lebih dari 30%, yakni Kalimantan (47,5%), NTB (43,6%), Sulawesi (56,8%), Maluku (71 %) dan Papua (79,7%).

Terkait dengan pelaksanaan penanganan perubahan iklim, Presiden Rl, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menyampaikan pada berbagai forum mengenai komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sekitar 26% pada tahun 2020. Untuk mencapai komitmen tersebut, sebesar 14% berasal dari Land Use Land Used Change and Forestry (LULUCF). Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Ir, H. Gusti Muhammad Hatta, MS. Menghimbau para Bupati untuk menindaklanjuti dengan upaya penanaman, mengurangi laju deforestrasi, dan mencegah kebakaran hutan. Disamping itu, melakukan efisiensi energi dan pengembangan energi terbaharukan, serta mengelola limbah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008. Selain daripada itu program MIH ini menunjang kebijakan Presiden tentang Mix Energy Policy melalui penggunaan tanaman yang menghasilkan energi pada kegiatan rehabiltasi lahan kritis.

"Nilai tambahnya adalah: sumber energi terbaharukan, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan dan pengendalian bencana banjir dan longsor." Pungkas Nelly (tn01)
SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update