Jumat, 31 Oktober 2014
Home Berita Utama eSPeKaPe Minta Dirut Pertamina Konsisten dan Berpihak Rakyat Untuk Kelola 100% Blok Mahakam Pasca 2017
eSPeKaPe Minta Dirut Pertamina Konsisten dan Berpihak Rakyat Untuk Kelola 100% Blok Mahakam Pasca 2017 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 22 Juli 2013 12:35

Jakarta, tambangnews.com.- Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat dari kantor sekretariatnya di Jl. Raya Jatinegara Timur 61-65 Jakarta Timur,  merasa geram sejak mendengar Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi di Hotel Hilton Jakarta, pada 11 Juli malam, yang meyakinkan Pertamina bisa mendapatkan Blok Mahakam jika kontrak yang kini dikuasai asing itu berakhir 2017, akan tetapi Pertamina harus sabar menanti saatnya. Alasan Karen jika masuk sekarang, maka Pertamina harus membayar dengan dana yang cukup besar. Sebab kalau kontrak 2017 habis, nanti Pertamina juga dapat dan gratis.

Melalui rilisnya kepada pers, Senin (22/7/2013), Ketua Umum eSPeKaPe menyayangkan Dirut Pertamina bersikap demikian. Padahal baik ‘Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat’ yang dikirimkan secara resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Indonesian Resourses Studies (Iress) pada 17 Oktober 2012, maupun perjuangan yang diprakarsai Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam yang digulirkan pada 29 November 2012, dengan jelas rakyat menuntut Pemerintah agar menghentikan Kontrak Karya (KK) Total E&P Indonesie milik Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang di ladang gas terbesar di Indonesia, yakni Blok Mahakam, di tahun 2017.

“Sudah jelas begitu kuatnya tuntutan rakyat Indonesia agar Pemerintah menghentikan Kontrak Karya Total dan Inpex di Blok Mahakam pada tahun 2017. Jadi, Karen harus mengambil sikap yang tegas. Bukan malah menunggu sampai habis masa kontrak. Sekalipun dalam memutuskan nasib Blok Mahakam itu adalah domain Pemerintah, tetapi Pertamina sebagai National Oil Company semestinya lima tahun sebelum habis kontrak sudah memastikan siap mengelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam secara penuh pasca 2017,” ketus Binsar Effendi.

Sebab jika keputusan Pemerintah dikemudian memperpanjang kepada Total itu, apa artinya statemen Dirut Pertamina yang berkeyakinan bisa mendapatkan Blok Mahakam, sambungnya yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966.

Dalam catatan eSPeKaPe, saat kunjungan Perdana Menteri Prancis, Francois Fillon ke Jakarta pada 30 Juni - 2 Juli 2011, PM Perancis itu sempat meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Saat kunjungan Menteri ESDM Jero Wacik ke Paris pada 23 Juli 2012, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Nicole Bricq pun meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Hal yang senada menurut Binsar Effendi, CEO Inpex Corporation, Toshiaki Kitamura yang mitra Total, saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012, meminta juga perpanjangan Blok Mahakam.

Menyusul Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuzé bersama beberapa konsultan dan didampingi Presiden Direktur Total E&P Indonesie Elisabeth Proust. Corinne telah mengunjungi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta jajarannya pada 10 Juni 2013, dengan maksud utama memperbincangkan soal Blok Mahakam. Dalam soal ini, lanjutnya, Corinne Breuzé berharap Total dapat melanjutkan kontrak kerja sama untuk mengelola sumur minyak di Blok Mahakam.

Total yang mengikat perjanjian kontrak produksi bagi hasil (PSC, production sharing contract) dengan Pemerintah Indonesia sejak 31 Maret 1967, dan kontrak pertama itu berakhir pada 31 Maret 1997, kemudian mendapat perpanjangan 20 tahun sampai 2017. Total dari Blok Mahakam sudah mendapatkan gas mencapai 1.915 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan minyak 67.478 barrel minyak per hari (BPH), atau menyumbang hingga 80 persen gas yang diolah di LNG Badak di Bontang.

Menyusul Wakil Presiden Senior Total E&P Asia Pacific, Jean-Marie Gullermo pada 10 Juli lalu, telah menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) Jero Wacik dengan menawarkan 30 persen partisipasi interest (PI) kepada Pertamina selama masa transisi pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017 berakhir hingga tahun 2022 mendatang. Dengan skenario tersebut, saham Blok Mahakam pasca 2017 terbagi menjadi 35 persen Total dari sebelumnya 50 persen, 35 persen Inpex dari semula 50 persen, dan 30 persen untuk Pertamina,

Guillermo meminta 35 persen saham, masing-masing untuk Total dan Inpex, dengan syarat dan prasyarat seperti yang berlaku saat ini. Guillermo menambahkan, upaya untuk mengatasi penurunan produksi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara serius. Total sudah melakukan lebih dari 10.000 intervensi sumur setiap tahun dengan mengebor 100 sumur tambahan setiap tahun, dan semua harus dipersiapkan dan dirancang di depan. Total juga mempekerjakan lebih dari 20.000 orang di lapangan tiap hari, baik itu pegawai Total maupun pegawai kontraktor. Ada US$ 6 yang dihasilkan sebagai pendapatan ke  negara, yang tidak menghabiskan sepeserpun di perjanjian kontrak PSC, production sharing contract). Tapi jika produksi tidak dihasilkan pada 2018, lanjut Guillermo, Indonesia akan menghadapi penalti besar dari para pembeli LNG atau harus mengurangi pasokan ke pemakai domestik.

Dijelasknya Binsar, memang Dirut Pertamina Karen Agustiawan pada acara buka puasa bersama, pada 12 Juli di Kantor Kementerian ESDM terkait tawaran hak partisipasi 30 persen dari Total sudah menegaskan, Pertamina tidak mau berdebat karena hal itu tergantung pada Pemerintah. Pasalnya Pertamina telah mengajukan proposal berulang kali kepada Pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam pasca berakhirnya KK Total di 2017 sejak tahun 2008. Pihak Pertamina sangat serius dan berkeinginan mengelola Blok Mahakam tersebut, menyusul masih strategisnya lapangan itu dalam memproduksi minyak.

Pihak Pertamina, menurut Ketua Umum eSPeKaPe, juga telah siap secara  infrastruktur maupun mekanisme investasi agar pengelolaan Blok Mahakam yang masih bisa menghasilkan 1,915 MMSCFD dan minyak 67.478 BPH dapat lebih maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Pertamina pun sangat siap baik secara SDM maupun teknologi untuk mengelola Blok Mahakam yang saat ini memiliki cadangan minyak dan gas bumi (migas) cukup besar tersebut. Bahkan seorang pensiunan Pertamina yang menjadi Ketua Kopana, Robin Lubron, kata Binsar Effendi, menyatakan kawan-kawan Pertamina sangat sanggup mengoperasikan Blok Mahakam. “Kalau perlu saya turun tangan. Saya jamin  produksi lebih besar daripada Total yang menanganinya” katanya mengutip pernyataan Robin Lubron yang ahli eksplorasi itu melalui pesan singkatnya.

Binsar Effendi wajar menjadi geram atas sikap Dirut Pertamina Karen Agustiawan, sebab saat HUT Ke-10 eSPeKaPe, dua tahun lalu, organisasinya sudah mengeluarkan komitmen ‘Kawal dan Pertahankan Pertamina Harga Mati’. Sebagai konsekuensinya melalui surat resmi eSPeKaPe tertanggal 4 Maret 2013 perihal mohon perpanjangan jabatan Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang berakhir pada 5 Maret 2013 kepada Presiden SBY, juga terbukti terkabulkan. “Maka eSPeKaPe menjadi punya kewajiban dan tanggungjawab moral sebagai organisasi pensiunan karyawan Pertamina untuk mengkritisi sikap ambivalennya Dirut Pertamina soal Blok Mahakam ini”, tandasnya.

Ia membenarkan keputusan Blok Mahakam adalah domain Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Jero Wacik. Atau benar jika pemegang saham PT Pertamina (Persero) adalah Pemerintah. “Tapi tidak benar jika hanya dengan iming-iming pemberian saham dan ancaman Indonesia akan menghadapi penalti besar dari para pembeli LNG, lantas sikap Karen Agustiawan menjadi inkonsisten dan mangabaikan tuntutan rakyat” kata Binsar Effendi seraya meminta Dirut Pertamina Karen Agustiawan untuk berpegang teguh pada jawaban pesan singkatnya kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan yang pernah meminta menghitung keuntungan laba Blok Mahakam jika Pemerintah menyerahkan pengelolaannya ke Pertamina dan dijawabnya sebesar Rp. 171 triliun itu.

“Bahkan sudah seharusnya Karen berpihak kepada rakyat. Bukankah Karen pernah mengeluh agar Pertamina jangan di intervensi? Termasuk dirinya yang membanggakan Pertamina masuk di urutan ke-122 dalam Fortune 500, sebagai keberhasilan untuk memanfaatkan kebangkitan ekonomi nasional serta Pertamina menjadi pemimpin dalam bisnis energi di Asia atau Energizing Asia pada 2025. Kenapa saat ini Dirut Pertamina menjadi ragu? Padahal rakyat meminta Blok Mahakam sehabis kontrak 2017 diserahkan kepada Pertamina begitu kuatnya”, pungkas Binsar Effendi. (sn01)

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar