Sabtu, 25 Oktober 2014
Home Berita Utama BPH Migas Diminta Kawal Distribusi BBM Bersubsidi 2013
BPH Migas Diminta Kawal Distribusi BBM Bersubsidi 2013 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 27 Desember 2012 23:11

Jakarta, Tambangnews.com.-  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal distribusi dan menjaga kuota pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi 2013 sebesar 46 juta kilo liter (KL). Kuota BBM tersebut  harus cukup hingga akhir tahun depan.

“Pengawalan itu terkait dengan BPH Migas sebagai ujung tombak untuk mengawal pendistribusian dan menjaga kuota BBM bersubsidi di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan kuota subsidi BBM akan aman,” kata Jero Wacik dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Tertentu, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (27/12). 

BPH Migas dapat melakukan koordinasi dengan badan usaha lain atau instansi terkait agar kuota tahun depan dapat diselamatkan. Dengan demikian dana subsidi BBM dapat digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur di negara ini.

BPH Migas juga harus mengawal penugasan BBM bersubsidi pada tahun mendatang,  yakni Pertamina (Persero) dan dua pendampingnya, PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga.

Mengenai target pengawalan BBM bersubsidi sampai Juni 2013, Menteri ESDM  menjelaskan  BPH Migas harus menargetkan  pengawalan penggunaan BBM bersubsidi mencapai 23 juta kilo liter (KL) sampai Juni 2013 terlebih dahulu. Hal tersebut berarti penyelamatan kuota BBM bersubsidi separuh jalan. "Dengan demikian diharapkan penyerapan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan, yaitu sebesar 46 juta KL  hingga akhir 2013," katanya.

Terkait pembagian jatah BBM bersubsidi ke daerah, pemerintah sudah membagi jatah BBM Bersubsidi 2013 ke daerah. Dengan dibagikannya jatah tersebut, Jero berharap pimpinan daerah dapat mengatur jatah kuota subsidi yang ditetapkan agar kuota tersebut bisa cukup hingga akhir tahun. "Kouta sudah diistribusi ke kabupaten, jadi 46 juta itu aman. Bupati harus ikut mengontrol untuk diirit-irit,”ujarnya.

Selain mengatur jatah kuota BBM, pemerintah daerah juga diimbau untuk mengajak masyarakat agar menggunakan BBM nonsubsidi. Pasalnya, pengaturan tidak hanya dibebankan oleh pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga memiliki andil dalam pengaturan penyaluran BBM bersubsidi. "Ajaklah masyarakatnya menggunakan BBM nonsubsidi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng menyatakan melalui sidang komite BPH Migas diputuskan tiga  Badan Usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi jenis tertebtu tahun 2013.

“Dengan jumlah kuota BBM jenis tertentu masing-masing  sebagai berikut : PT.Pertamina (Persero) sebesar 45.010.000 KL, PT.AKR Corporindo Tbk sebesar sebesar 267.892 KL, PT. Surya Parna Niaga sebesar 119.150 KL Cadangan volume sebesar 612.958 KL,” ucapnya.

Dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut, BPH Migas mewajibkan Badan Usaha antara lain untuk menyediakan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara  online untuk dapat dilaksanakan dan  diterima oleh Badan Pengatur. Melengkapi Bahan Bakar Minyak jenis tertentu jenis bensin Premium (Mogas 88 dan jenis minyak solar  dengan teknologi penanda secara bertahap.(Kominfo/dry/tn01)

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Puluhan Perusahaan Tambang Nunggak Pajak Daerah 25 Oktober 2014, 07.10 Administrator Daerah
Puluhan Perusahaan Tambang Nunggak Pajak Daerah
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat 21 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM 16 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM