Sabtu, 01 November 2014
Home Berita Utama Menteri ESDM Keluarkan Peraturan Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Menteri ESDM Keluarkan Peraturan Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 10 Februari 2012 11:16
JAKARTA, Tambangnews.com.- Terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral dan larangan untuk mengekspor produk-produk pertambangan jenis tertentu dalam kondisi mentah (raw material), Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012. Permen ESDM yang mewajibkan untuk melakukan pengolhan dan atau pemurnian tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, Menteri ESDM memutuskan setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu wajib diolah dan/ atau dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Begitu pula dengan Setiap jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu juga wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan Setiap jenis komoditas tambang batuan tertentu wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan.

Pengolahan dan/ atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
b. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksilogam di dalam negeri;
c. teknologi pengolahan dan/ atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;
e. produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
f. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
g. memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara; dan/ atau
h. untuk meningkatkan penerimaan negara.

Selanjutnya, produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian baik komoditas tambang mineral logam tembaga, timah, logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam. Begitupula dengan produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemumian komoditas tambang mineral logam pasir besi berupa terak. Seluruh produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang mineral bukan logam yang masih mengandung unsur atau mineral logam yang bernilai ekonomis wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam

Komoditas tambang mineral logam termasuk produk samping/ sisa hasil/ mineral ikutan, mineral bukan logam, dan batuan tertentu yang dijual ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu.Berikut Jenis komoditas tambang mineral logam dan bukan logam tertentu dan batuan yang wajib dilakukan pengolahan dan atau pemurnian:

I. bijih:
a. tembaga;
b. emas;
c. perak
d. timah;
e. timbal dan seng;
f. kromium;
g. molibdenum;
h. platinum group metal;
i. bauksit;
J. bijih besi;
k. pasir besi;
1. nikel danl atau kobalt;
m. mangan; dan
n. antimon.

II. Jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu:
a. kalsit (batu kapur/gamping);
b. feldspar;
c. kaolin;
d. bentonit;
e. zeolit;
f. silika (pasir kuarsa);
g. zirkon; dan
h. intan.

III. Jenis komoditas tambang batuan tertentu :
a. toseki;
b. marmer;
c. onik;
d. perlit;
e. slate (batu sabak);
f. granit;
g. granodiori t;
h. gabro;
1. peridotit;
J. basalt;
k. opal;
l. kalsedon;
m. chert (rijang);
n. jasper;
o. krisoprase;
p. garnet;
q. giok;
r. agat; dan
s. topas.
 
Bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan Menteri ESDM akan dikenai sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian atau kegiatan pengangkutan dan penjualan; dan/atau
c. pencabutan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

(esdm)
SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Komentar

 
Kepala SKK Migas Lowong, Pemerintah Segera Tetapkan 01 November 2014, 18.49 Administrator Nasional
Kepala SKK Migas Lowong, Pemerintah Segera Tetapkan
Sudirman Said: Prioritas Utama Saya adalah Mengurai Sumbatan 01 November 2014, 13.46 Administrator Utama
Sudirman Said: Prioritas Utama Saya adalah Mengurai Sumbatan
Beli Minyak Tanpa Broker, Jokowi Hemat Rp 15 Triliun 01 November 2014, 13.41 Administrator Utama
Beli Minyak Tanpa Broker, Jokowi Hemat Rp 15 Triliun
Fadli Zon: Tidak Perlu Ada Kenaikan Harga BBM 31 Oktober 2014, 06.41 Administrator Utama
Fadli Zon: Tidak Perlu Ada Kenaikan Harga BBM
Menteri ESDM Bertekad Subsidi Akan Dikembalikan Pada Tracknya 30 Oktober 2014, 09.48 Administrator Utama
Menteri ESDM Bertekad Subsidi Akan Dikembalikan Pada Tracknya