Rabu, 22 Oktober 2014
Home Berita Utama Gubernur NTB Keluarkan Rekomendasi Eksplorasi PTSMN di Bima Setelah Kerusuhan
Gubernur NTB Keluarkan Rekomendasi Eksplorasi PTSMN di Bima Setelah Kerusuhan PDF Cetak E-mail
Oleh Zainuddin   
Selasa, 10 Januari 2012 09:04

Jakarta, Tambangnews.com.- Rapat DPD RI dengan Menteri ESDM dan PT.SMN perusahaan yang mengantongi izin untuk ekslorasi kandungan mineral di Bima,Senin (9/1) dilangsungkan di Gedung Nusantara IV DPR RI.Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, gagal memperoleh kesepakatan yang dapat mengakhiri proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT SMN.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Rekomendasi Gubernur NTB dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2011. "Sedangkan kerusuhan di Lambu Bima terjadi pada tanggal 24 Desember 2011," kata Farouk Muhammad di depan sidang yang juga dihadiri oleh GM PT. Sumber Mineral Nusantara  Sucipto Maridjan dan Ditjen Minerba Harya Adityanarman.

Sementara menurut Farouk, Kepala Dinas Kehutanan  mengeluarkan Rekomendasi pada tanggal 8 Desember 2011. "Kerusuhan yang terjadi disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tepat," ungkapnya.

Sementara itu pihak GM PT SMN Sucipto mengatakan bahwa pihaknya dalam investasi sudah berpegang pada aturan dan undang-undang yang berlaku. " Jika jika kami melakukan pelanggaran unndang-undang yang berlaku kami siap untuk dituntut," tantang Sucipto dalam rapat tersebut.

Kedepannya menurut dia, pihaknya masih tetap mengharapkan  berlangsungnya operasi perusahaan yang dipimpinnya dimana ia mengaku bahwa perusahaan dibawah kendalinya tidak membawa modal asing, namun murni profesional tambang Indonesia.

"Terus terang saja masalah eksplorasi ini harus kita selesaikan," pintanya dengan penuh harap.

Dalam penghentian sementara, menurutnya jika nantinya dapat kita kerjakan bersama-sama maka itu yang kita harapkan, tambahnya lagi.

Sudah barang tentu sambung dia, dengan periode penghentian sementara ini tentunya ada upaya-upaya dari pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat agar pemahaman tentang investasi masalah pertambangan ini dapat diberikan yang sebenar-benarnya. Kegiatan kami belum ada dampaknya karena belum melakukan ekplorasi, "kami mohon kedepannya kami dapat bekerja lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," katanya penuh harapan.

Dari pihak Kementrian ESDM, diwakili oleh Ditjen Minerba Harya Adityawarman sepakat  untuk menghentikan sementara kegiatan PT.SMN.

Temuan dilapangan menurutnya, ia dan tiga orang DPD NTB sangat Prihatin dengan kondisi yang terjadi. "Jika kita kembali pada filosofi UUD kita bahwa memang seharusnya sumber daya alam termasuk disini sumber mineral dan batu bara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Tapi fakta dilapangan menurutnya, masyarakat begitu bersemangat dan kuat sekali keinginannya untuk mendapatkan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Saya prihatin ada korban jiwa, bahwa korban jiwa itu saya nilai lebih dari harta dan sebagainya," kata Adityawarman dalam rapat, Senin (9/1)

Mengutip hasil pertemuannya dengan Bupati Bima, DPRD Bima dan DPD RI, Adityawarman mengatakan mendukung langkah Bupati menghentikan sementara kegiatan pertambangan selama satu tahun yaitu kegiatan eksplorasi serta mendukung langkah-langkah  melakukan pendekatan dan kerjasama dengan PT.SMN terkait dengan persetujuan pemberian IUP.

"Kita kedepan tidak ingin ada korban-korban seperti itu dengan mengedepankan kearifan lokal. DPD, kami minta melihat masalah-masalah pertambangan di daerah hal ini sesuai dengan tugas DPD mengawasi OTDA." jelasnya seraya menjelaskan pertambangan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa peranserta masyarakat.

Paulus Sumino, anggota DPD Papua dari Komite II mengatakan seharusnya tidak terjadi masalah jika masyarakat tahu tahapan-tahapan masalah pertambangan, mungkin ini terjadi miskomunikasi sehingga tidak terserap dengan baik. Karena eksplorasi hanya proses mengetahui berapa kandungan deposit yang terkandung didalamnya,apakah bernilai ekonomis atau tidak.

"Pengalaman di Papua ketika masyarakat itu bereaksi karena dia merasa tidak tahu atau kehidupannya merasa terancam," Paulus menggambarkan.

Hal lain adalah adanya kompetitor yang tidak menginginkan tempat itu. Hadirnya perusahaan tambang memberi pertanyaan sesuai amanat UUD 45 untuk kemakmuaran rakyat."Nah disini siapa yang akan dimakmurkan, apakah rakyatnya atau perusahaan," pungkas Paulus.(Zainuddin)

 

 

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Komentar

 
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat 21 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM 16 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM 16 Oktober 2014, 06.22 Administrator Utama
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM