Jakarta, Tambangnews.com.- Kebijakan Energi di Republik Indonesia dinilai masih jauh berpihak pada kepentingan rakyat
Demikian Bambang Widjojanto mengatakannya saat tambangnews berkesempatan mewawancarai salah satu publik figur hukum Indonesia ini ketika dalam perjalanan dengan kereta listrik dari stasiun Depok Lama menuju kantor Widjojanto,Sonhadji&Associates (WSA) Law Firm Cityloft Sudirman Jakarta dipagi yang sedikit mendung (29/1).

Setelah betegur sapa sebelum kereta tiba memulai dengan menjelaskan kondisi dunia perhukuman Indonesia saat ini yang kompleks. Terutama soal paradigma hukum yang digunakan negara dalam soal-soal yang mengatur hajat hidup orang banyak seperti sektor energi, pangan, keuangan yang menjadi soal kedaulatan bangsa dan nagara.

Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa BW oleh kalangan aktivis bahwa  dalam  masalah kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber-sember energi minyak, gas berikutnya panas bumi (geothermal) dan pertambangan seperti emas, nikel, tembaga serta batubara. "Masih ada kecurangan disana-sini yang dilakukan oleh negara, di sisi lain kita tidak selalu menyalahkan pengusaha karena mereka telah memenuhi prosedur perijinan atau kontrak karya dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita yang normatif itu." katanya saat kereta tiba.

Tambangnews melanjutkan bincang-bincang dengan laki-laki berjenggot ini dalam perjalanan tanpa ada gangguan.

Hukum kita masih sekadar instrumen saja. Proses instrumenisasi ini telah lama dilakukan agar kepentingan-kepentingan yang bermain mendapat pembenaran hukum. Bisa kita lihat dari kasus-kasus yang ada, negara dan pengusaha selalu dimenangkan ketika berhadapan dengan rakyanya sendiri, contoh yang masih segar dalam ingatan soal  rakyat Teluk Buyat versus operator tambang emas PT Newmont Minahasa, berujung ke kemenangan perusahaan.

Energi dan polusi juga ibarat dua sisi mata uang, bagaimana dampak kerusakan lingkungan akibat ekploitasi pertambangan, lalu polusi akibat penggunaan bahan bakar minyak, kondisi Jakarta ini menjadi contoh yang baik bagaimana negara harus mempunyai ketegasan dalam merubah paradigmanya yang terimplementasi dalam kebijakan-kebijakan yang komprehensif dalam semua aspek baik itu politik, ekonomi, energi, pangan, keuangan dan seterusnya.

"Investasi sih boleh-boleh saja, tapi pemahaman tentang politik kebijakan jangan separuh-paruh, biar rakyat tak menanggung  kebebalan yang negara buat."katanya.

Proses pembuatan hukum tidak lepas dari bagaimana pemahaman para Legislator dan kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini telah digemukkan secara ekonomi tentang politik kebijakan yang menempatkan rakyat secara adil sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Keadilan yang jelas keberpihakannya kepada rakyat contohnya upah buruh dan benih dan pupuk bagi petani, ketergantungan negara kepada pasar energi dengan alat tukar dolar, serta akses publik untuk kontrol kebijakan.

Soal produk kebijakan, "Di tataran pemahaman teks saja masih kacau, sehingga konteks dan substansinya lepas."tutupnya diketerbatasan waktu karena kereta telah sampai stasiun tujuan, kita harus berpisah menuju tujuan masing-masing.  (Denho)

Comments

Add New Search

indro  - setujuu   |125.164.227.xxx |2009-07-03 01:54:55 bener bang, ni lagi marak pembagian tabung kecil masyarakat desa desa menyambutnya dengan suka cita. mereka mengambil ramai2x ke balai desa dengan tertib sambil tersenyum. tdk tahu lagi setelah abis apa mereka mo ngisi ulang. karena menurut perkiraan saya tempat yang jual itu nanti kan jauh jdi apa gak susah mereka belinya. apa tidak diarahkan saja untuk masyarakat desa di kasih pengepres minyak jarak sengan tangan saja. apa tdk lebih baik begitu Reply 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.