Komisi VII Dukung Masyarakat Peduli NuklirJakarta, Tambangnews.com.- Komisi VII memberikan dukungan terhadap Masyarakat peduli nuklir, terlebih hal itu dinilai sesuai dengan amanat Undang-undang untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dukungan ini disampaikan saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi Effendi Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan) audiensi dengan Himpunan Masyarakat Peduli Nuklir, Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan, di Gedung Nusantara Jakarta, Selasa (02/02)

            Anggota Komisi VII Milton Pakpahan (Fraksi PD) mengatakan, negara-negara maju sudah banyak yang menggunakan tehnologi nuklir, bahkan kawasan Asia juga sudah mulai memakai tehnologi nuklir

            “Kalau memang di satu daerah tidak bisa, kita bisa cari tempat lain. Indonesia masih sangat luas. Yang penting, perlu ada sinkronisasi koordinasi berbagai pihak terkait yakni masyarakat nuklir, Pemerintah dan DPR. Jangan hanya pertemuan sampai disini saja,” tandasnya

            Karena itu, Milton minta kepada masyarakat peduli nuklir, agar memberikan berbagai kajian tentang masalah, tantangan, peluang serta hambatan secara lebih detail seputar permasalahan nuklir, termasuk masalah regulasinya.

            Harusnya kata Milton, Batan mampu membuat program-program nuklir yang konkrit. Sedangkan masalah anggaran dapat dibahas bersama DPR. “Ini juga masalah sosialisasi, seperti yang ditekankan Komisi VII. Jangan sampai ada berita dikoran menristek dilemapri karena masyarakat tidak terima kehadiran PLTN,” ujarnya berseloroh seraya mengaku pernah mendapat materi nuklir 6 SKS sewaktu kuliah

            Namun dirinya menyayangkan, mengingat generasi muda seakan kurang tertarik terhadap energi nuklir, terlihat dari peserta audiensi semua sudah sepuh.hal ini menurut Milton merupakan tantangan bagi LSM Nuklir sendiri, bagaimana menciptakan jaringan misalnya melalui institusi pendidikan.

            Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi VII Syamsul Bachri (Fraksi PG), dirinya mengaku sangat mendukung pengembangan energi nuklir, meski disadarinya pendapat Komisi VII sendiri masih terbelah, antara mendukung dan tidak, begitupun dengan Pemerintah juga belum bulat. Karenanya Komisi VII harus mewujudkan keputusan politik

            “Soalnya memang tidak mudah meyakinkan masyarakat bahwa nuklir itu murah, mudah juga menguntungkan. Jadi perlu mensosialisasikan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat,” tegas Syamsul

            Anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana (Fraksi PD) menekankan bahwa energi nuklir dinilai penting, selain canggih, murah mampu memenuhi kebutuhan energi juga ramah lingkungan. Menurut Sutan, Komisi VII sudah mempunyai kaukus nuklir, bahkan yang menyedihkan lanjutnya, dahulunya, Korea Selatan (Korsel) belajar mengenai energi nuklir di Indonesia. “Sekarang Korsel sudah menikmati tehnologi nuklir, sedangkan kita hanya jalan di tempat,” tukasnya

            Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) juga menyatakan kesiapannya daerah pemilihannya (Kalimantan Selatan) untuk dibangun tehnologi nuklir

            Sementara itu, juru bicara Masyarakat peduli nuklir Jumadi, yang juga mantan Deputi Batan menegaskan Masyarakat umum tidak perlu khawatir, mengingat banyak ahli-ahli yang sangat menguasai bidang nuklir, juga ada badan tenaga nuklir internasional yang siap membantu

            Enenrgi nuklir juga diyakini mampu mengatasi Indonesia dari krisis energi listrik serta mampu mewujudkan penurunan emisi hingga 26 persen. Ia juga menegaskan Gubernur se Kalimantan telah menyatakan dukungannya. (DPR/sw)

Komisi V Tanyakan Kendala BPLS Tangani LapindoJakarta, Tambangnews.com.- Komisi V DPR RI menanyakan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam menangani lumpur Lapindo. Pertanyaan ini diajukan mengingat sampai saat ini permasalahan lapindo belum dapat terselesaikan.

            Bahkan Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Ian Siagian beranggapan, program-program yang telah dijalankan selama ini untuk mengatasi lumpur lapindo terkesan tambal sulam.

            Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Rabu (3/10) yag dipimpin Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD).

            Sejak pertama kali terjadinya semburan lumpur itu beberapa tahun lalu, sampai sekarang belum ada solusi yang dapat menghentikan semburan lumpur itu. Padahal, kata Ian, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi semburan lumpur itu.

            “Berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatasi lapindo ini, tentunya harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya,” kata Ian.

            Tentunya, kata dia, kita semua berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Dan kita juga tidak menginginkan BPLS menjadi suatu badan yang permanen, karena semakin lama badan ini terbentuk, berarti permasalahan lumpur ini masih juga belum dapat diselesaikan.

            Hal senada dikatakan anggota F-PPP Norhasanah yang mengatakan, mengingat semburan lumpur ini akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, maka perlu dibuat master plan perencanaan penanganan lapindo ke depan.

            Menurut dia, master plan ini sangat diperlukan untuk dapat memastikan langkah-langkah apa yang akan diambil selama kurun waktu tersebut. Karena hal ini menyangkut waktu yang panjang dan setiap tahunnya menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk mengatasinya.  

            Menanggapi hal itu, Kepala BPLS Sunarso mengatakan, peristiwa semburan lumpur Sidoarjo sebagai fenomena alam yang memiliki dua daya rusak yaitu di atas permukaan berupa luapan lumpur dan di bawah permukaan berupa deformasi geologi.

Berdasarkan penelitian para ahli geologi, diperkirakan bahwa fenomena semburan lumpur akan berlangsung lebih dari 23 – 35 tahun. Pada perkembangan terkini, fenomena semburan lumpur panas tersebut diyakini sebagai aktivitas pembentukan gunung lumpur (mud volcano).

            Luapan lumpur ini telah menenggelamkan lahan seluas 640 Ha berupa sawah dan pemukiman serta infrastruktur vital berupa tol, pipa gas, jaringan SUTT. Apabila tidak dikendalikan, wilayah yang tenggelam akan semakin luas dan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara yang semakin besar.

            Sunarso menambahkan, mengingat semburan lumpur panas merupakan mud volcano yang tidak dapat dihentikan, maka penanganan yang dilakukan BPLS adalah membatasi wilayah genangan dengan membangun tanggul penahan lumpur dan mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong dengan sistem mekanisasi, untuk menjaga kolam lumpur tidak melimpas.

            “Sepanjang kapasitas mekanisasi dengan volume semburan seimbang, maka dengan sistem ini luapan lumpur dapat dikendalikan,” katanya.

            Menurut Sunarso, sistem mekanisasi ini telah diterapkan sejak pertengahan 2008 dan terus dikembangkan serta dilengkapi dengan beberapa peralatan pada tahun 2009 dan 2010 untuk meningkatkan kehandalannya.

            Apabila perilaku luapan lumpur tidak memburuk, diharapkan pada akhir tahun 2011 sistem ini sudah dapat berfungsi dengan baik.  

            Sedang kerusakan deformasi geologi dapat berupa amblesan, pengangkatan, pergeseran, dengan tanda yang mudah dilihat di permukaan berupa rekahan-rekahan dan buble yang mengeluarkan gas yang mudah terbakar, air dan lumpur.

            Mengingat deformasi geologi di Porong Sidoarjo merupakan proses bekerjanya gaya-gaya tektonik dan vulkanik di bawah permukaan, maka tidak dapat diprediksi dimana dan kapan akan terjadi, serta besaran pengaruhnya.

            Dengan demikian, kata Sunarso, tindakan mitigasi yang dapat dilakukan BPLS hanya apabila indikasi deformasi sudah nampak di permukaan. Dengan gambaran tersebut, maka hingga saat ini penanggulangan lumpur di Sidoarjo belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir.

            Dalam anggaran Tahun 2009, ada beberapa hal yang berhasil dilakukan BPLS yaitu menanggulangi semburan, dimana telah berhasil mencegah luapan lumpur keluar dari Peta Area terdampak (PAT) dengan mengalirkan luapan lumpur ke kali Porong.

            Hal ini dilakukan dengan sistem mekanisasi pengaliran, yaitu menggunakan kapal keruk bekerja sama dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan menggunakan pompa booster oleh BPLS sendiri.

            Namun dia mengakui ada kegagalan yang dilakukan BPLS yaitu dalam pengaliran lumpur ke Kali Porong, kapasitas pompa dan kapal keruk tidak memadai. Sunarso mengatakan, booster yang dimiliki BPLS hanya tiga unit, sedangkan kapal keruk yang dioperasikan oleh PT MLJ tidak efektif dalam pengerukan karena berbagai kendala teknis.

            Tidak efektifnya sistem pengaliran luapan lumpur tersebut menyebabkan melimpahnya luapan lumpur yang menggenangi kolam tampungan yaitu ditandai dengan naiknya muka air dan lumpur yang berada di dalam kolam tampungan. Padahal kapasitas ruang tampungan sangat terbatas. “Kondisi inilah yang sering mengancam kestabilan tanggul,” katanya. (DPR/tt)

Rp15,149 Trilyun Setoran Newmont Ke NegaraSumbawa Barat, Sumbawanews.com.- Selama 2009, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)  telah  menyetor Rp3,9 triliun terkait semua kewajiban keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia berupa pajak, non-pajak dan royalty. Pembayaran ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak Karya Pasal 13 mengenai Kewajiban Keuangan PTNNT.

"Pembayaran terbesar adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh 25) sebesar Rp3,3 triliun, disusul Royalti sebesar Rp239 miliar dan pajak penghasilan perorangan (PPh21) sebesar Rp186 miliar sebagai komponen terbesar ketiga. Ini karena tarif  PPh 25  yang berlaku untuk PTNNT sesuai kontrak karya adalah 35 persen," kata Arif Perdanakusumah, Manajer Senior Hubungan Eksternal PTNNT.

Sejak awal operasi hingga  akhir 2009, PTNNT telah menyetor Pajak, Non Pajak dan Royalti sebesar Rp15,149 triliun kepada negara.

"Sebagai kontraktor Pemerintah RI, kami selalu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu sesuai kontrak karya dan ketentuan lain yang berlaku," kata Arif Perdanakusumah.

Selain manfaat keuangan langsung kepada pemerintah, keberadaan PTNNT juga memberikan manfaat ekonomi lainnya melalui pembayaran gaji kepada 8000 karyawan & kontraktor, pembelian barang & jasa dari lokal maupun nasional, serta program-program pengembangan masyarakat. **

Komisi VII Desak BPH Migas Selesaikan Persoalan BBM Bersubsidi Jakarta, Tambangnews.com.- Komisi VII mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera menyelesaikan persoalan disekitar penyaluran BBM PSO (Bersubsidi). Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VII yang dipimpin Wakil Ketua Zainudin Amali (Fraksi PG) dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin, (01/02)

            Menurut Zainudin, persoalan yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran BBM PSO (Bersubsidi) cukup banyak. Karena itu Komisi VII berpendapat, hal itu masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

“Kami minta Kepala BPH  agar melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam pendistribusian BBM bersubsidi serta langkah penyelesaiannya,” kata Zainudin Amali

Selain itu, Komisi VII juga akan segera mengagendakan kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, dan Ketua Umum Hiswana Migas serta Kepala BPH Migas

            Sementara itu, Anggota Komisi VII Heriyanto (Fraksi PD), mempertanyakan sistem pengawasan BPH Migas kepada PT. PETRONAS Niaga Indonesia sebagai perusahaan yang telah ditunjuk menjadi pendamping dalam penyaluran atau pendistribusian BBM bersubsidi

            “Bagaimana BPH Migas mengawasi kegiatan pendistribusian BBM bersubsidi, mengingat Petronas juga mempunyai kesibukan lain dengan usaha milik mereka sendiri,” tanya Heriyanto

            Dirinya mengkhawatirkan, bila nanti terjadi kelangkaan, Petronas akan memaksa masyarakat untuk membeli produk Petronas, dengan dalil mereka siap dengan produk mereka

            “Kita tahu, bahwa tempat atau penjualan Petronas sepi, apa ini tidak dijadikan masalah bila nanti terjadi kelangkaan, mereka memaksa supaya masyarakat petronas karena mereka yang siap, stoknya ada,” tukasnya

            Pada kesempatan itu, Heriyanto juga mempertanyakan bentuk pengawasan yang baik supaya tidak terjadi penyimpangan BBM bersubsidi, mengingat pihak penyaluran atau yang mendistribusikan BBM bersubsidi dan non subsidi adalah perusahaan yang sama. “Apa tidak lebih baik dipisahkan,” tanyanya. (DPR/sw)foto:warni/parle/DS

Komisi VII Minta Swasta Perhatikan Kawasan Timur

Jakarta, Tambangnews.co Komisi VII DPR meminta sektor swasta agar memberikan perhatian lebih terhadap kawasan Timur Indonesia. Permintaan ini disampaikan saat Komisi VII Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, serta Ketua Umum Hiswana Migas di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (01/02)

“Kenapa tidak fokus pada Indonesia bagian Timur. Padahal Pemerintah mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan pihak swasta, salah satu tujuannya untuk itu,” tegas Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDIP)

Dewi menyadari, biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau kawasan tersebut tidak murah, bahkan mungkin harus mengurangi margin bila dibandingkan dengan bisnis yang lain,  tapi hal itu merupakan resiko sebagai timbal-balik atas kesepakatan kerjasama.

Adanya kerjasama itu, lanjut Dewi diharapkan agar mendapatkan solusi terbaik karena rakyat menunggu. Karena itu, ia berharap jumlah BBM bersubsidi yang didistribusikan dapat tersalurkan dengan baik ke daerah sasaran.

“Kalau memang distribusi BBM bersubsidi ini tidak bermasalah, tidak perlu harus ada kerjasama Pemerintah dengan sektor swasta. Jadi saya minta BBM bersubsidi agar tepat sasaran supaya tidak terjadi kelangkaan,” tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) mengeluhkan, selama pendistribusian BBM bersubsidi dipegang oleh Pertamina, Komisi VII tidak pernah mengetahui berapa jumlah BBM tersebut. “Kami hanya inginkan agar BBM bersubsidi betul-betul dapat dinikmati masyarakat umum,” katanya

Karenanya Asfihani berharap siapapun yang menjadi penyalur BBM bersubsidi agar benar-benar mampu serta didukung fasilitas infrastruktur yang kuat. “Apakah benar mereka memang mempunyai fasilitas untuk itu, karena asumsinya mereka lebih baik dari pertamina,” tanyanya

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PT. AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo mangatakan pihaknya sudah merambah ke kawasan Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi Selatan. Ke depan, AKR berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kawasan timur.

Haryanti menyadari biaya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, ia meminta dukungan Komisi VII agar memberikan insentif sehingga kelangkaan bisa diatasi dengan baik.

Selain itu, Haryanto mengungkapkan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. AKR Corporindo dengan kapasitas 250.000 kiloliter akan beroperasi pada Maret 2010. Dengan beroperasinya penampungan BBM itu, juga diharapkan dapat mengatasi kelangkaan BBM.

            “Terminal BBM swasta terbesar tahap I dengan kapasitas 250.000 KL akan selesai dan operasi bulan depan,” terangnya

Setelah itu, pembangunan terminal BBM fase II dengan kapasitas sebesar 200.000 KL. Dana untuk pembangunan fase I  sekitar US$ 100 juta, sementara untuk pembangunan fase II diperkirakan menelan dana US$ 130-140 juta, sedangkan untuk proyek pengerjaannyanya, perseroan menggandeng Royal Vopak.

Selain membangun penampungan BBM, kata dia, AKR juga membangun dua demarga untuk kapal tanker dengan kapasitas masing-masing 65.000 ton dan 8.000 ton. Sementara untuk menunjang pendistribusian BBM melalui darat, AKR telah memiliki 176 truk pengangkut BBM.

"Kami juga merupakan transporter BBM dari Shell Indonesia. Ini menunjukan kami juga memiliki pengalaman dalam pendistribusian  BBM," ungkapnya. (DPR/sw) foto:iwan/parle/DS

Presiden SBY Resmikan Unit 1 PLTU BantenPandeglang, Tambangnews.com.-  Hari Kamis (28/1) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beroperasinya Unit 1 PLTU Banten 2 di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain meresmikan Unit 1 PLTU Banten yang berkapasitas 300 MW, Presiden SBY juga meresmikan PLTU Labuhan Angin berkapasitas 2x115 MW di Provinsi Sumatera Utara.

Menneg BUMN Mustafa Abubakar dalam laporannya menjelaskan bahwa pemerintah telah menginstruksikan untuk membangun proyek pembangkit listrik 20 ribu MW yang terbagi dalam dua tahap, masing-masing 10 ribu MW. "Adapun proyek 10 ribu MW pertama ini berada di 37 lokasi yang tersebar di pulau Jawa maupun diluar Jawa. Seluruh pembangkit listrik menggunakan sumber batubara," kata Mustafa.

"Sedangkan untuk 10 ribu MW tahap kedua, pembangkit listrik yang akan dibangun lebih difokuskan untuk menggunakan energi yang terbarukan seperti panas bumi sekitar 4000 MW dan tenaga air sekitar 1000 MW. Total biaya yang dibutuhkan untuk 10 ribu MW tahap pertama ini sekitar 6 miliar US dollar dan lebih dari 30 triliun rupiah," jelas Mustafa. "PLTU Labuan Unit 1 ini merupakan PLTU pertama yang selesai dari seluruh program percepatan pembangunan PLTU batubara 10 ribu MW berdasarkan Peraturan Presiden No 71 tahun 2006," tambahnya.

Bersama undangan yang lain, Presiden SBY menyaksikan penayangan video profil PLTU Labuan Provinsi Banten dan PLTU Labuhan Angin Provinsi Sumut. SBY juga menyaksikan penyerahan bantuan jari nelayan, dana untuk pembangunan jalan desa, dana untuk sekolah dan instalasi air bersih yang diserahkan Dirut PT. PLN serta bantuan instalasi rumah dan penyambungan listrik pedesaan sebanyak 20 ribu satuan sambungan rumah yang diserahkan Gubernur Banten.

Presiden SBY juga menyerahkan bantuan secara simbolis antara lain 10,7 miliar rupiah untuk bantuan dana untuk pengembangan sumber ESDM, dan 750 unit pengbangkit listrik tenaga surya senilai 5.52 miliar.

Presiden SBY menegaskan bahwa pembangunan kedua PLTU ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan keadilan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. "Apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari program 100 hari yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini. Atas nama negara dan pemerintah saya mengucapkan selamat dan terimakasih atas dibangunnya PLTU. PLTU ini sangat penting bagi rakyat dan perekonomian Indonesia," terang SBY.

Dalam kesempatan tersebut Presiden SBY juga berkesempatan melakukan video conference dengan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin dan meninjau PLTU Labuan. Hadir antara lain Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Dirut PLN Dahlan Iskan dan Gubernur Banten Atut Chosiyah. (osa/presidensby.info)